Loading...

Penting, Kesejahteraan Petani

14:34 WIB | Monday, 12-March-2018 | Editorial | Penulis : Ahmad Soim

Wakil Presiden Yusuf Kalla mengingatkan kembali kepada masyarakat pertanian tentang pentingnya memperhatikan kesejahteraan petani, khususnya petani padi. Dalam acara Jakarta Food Security Summit ke-4 yang bertemakan 'Pemerataan Ekonomi Sektor Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Melalui Kebijakan dan Kemitraan', Wapres mengatakan meski harga beras terus melambung tinggi tapi tak diikuti kesejahteraan petani.

 

 

 

Menurut perhitungan Wapres setiap satu keluarga petani padi hanya mampu mendapatkan Rp 1 juta per bulan. Masih jauh dari angka Upah Minimum Regional (UMR) di daerah-daerah. Wapres pun meminta agar diadakan teknologi untuk bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

 

 

 

Ada beberapa alternatif rekayasa teknologi yang bisa ditransfer pemerintah kepada petani. Di antaranya adalah teknologi yang bisa meningkatkan produksi pertanian sekaligus efisiensi biaya produksi. Teknologi seperti itulah yang sangat diperlukan petani. Inovasi teknologi benih adalah yang paling sederhana untuk bisa diaplikasikan petani di tingkat usaha taninya.

 

 

 

Teknologi lainnya adalah teknologi tumpang sari atau bisa juga disebut teknologi pertanian terintegrasi. Pemerintah perlu melakukan riset terapan, teknologi tumpang sari dan terintegrasi apa yang cocok untuk petani padi dan komoditi-komoditi lainnya. Peluangnya sangat banyak, sebutlah misalnya tumpang sari padi dengan ikan atau yang disebut mina padi atau dengan komoditi lainnya, atau usaha tani padi terintegrasi dengan usaha jamur merang atau usaha lainnya. Telitilah teknologi tumpang sari dan terintegrasi itu pada tataran lapangan sehingga ditemukan teknologi tumpang sari dan terintegrasi yang sangat aplikatif buat petani dan meningkatkan kesejahteraannya.

 

 

 

Namun bagaimana pun keberadaan inovasi teknologi itu akan ada batasnya, yakni kepemilikan atau penguasaan lahan sawah oleh petani. Dengan rata-rata kepemilikan lahan sawah petani di Jawa yang hanya 0,3 ha, maka perlu ada rekayasa lain selain rekayasa inovasi teknologi, yakni rekayasa sosial dan kebijakan.

 

 

 

Rekayasa sosial kepemilikan lahan sawah petani padi sangatlah penting. Lahan-lahan sawah yang hanya 0,3 ha itu, bisa dibentuk menjadi corporate farming, sehingga skala kepemilikan usahataninya lebih luas dan lebih efisien, tanpa mereka harus menjual lahannya. Pengelolaan corporate farming ini cukup dengan beberapa orang saja, sisanya perlu dicarikan pekerjaan di luar pertanian budidaya, bisa industri pertanian atau industri dan sektor jasa umum.

 

 

 

Yang tidak kalah pentingnya, adalah rekayasa kebijakan untuk mengubah skala pemilikan lahan, dari yang semula rata-rata 0,3 ha menjadi minimal 2 ha di Jawa, atau 5 ha di luar Jawa. Rekayasa kebijakan ini tentu bukan dengan cara membagi-bagi tanah secara gratis atau hibah dari pemerintah. Melainkan membuat rekayasa insentif bisa dalam bentuk pembiayaan untuk penggabungan tanah menjadi milik seseorang.

 

 

 

Tanah yang sudah luas itu bisa saja diwariskan, namun tidak mengubah skala kepemilikan lahan yang sudah luas yakni 2 ha per petani di Jawa dan 5 ha untuk petani di luar Jawa.

 

 

 

Semua rekayasa pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini perlu keseriusan langkah pemerintah. Target pembangunan jangka pendek, yakni mencapai swasembada pangan tetap harus dicapai. Berbarengan dengan kegiatan upsus swasembada pajale misalnya, pemerintah semestinya tetap bisa melakukan penelitian dan kaji terap model-model lapangan usaha tani tumpang sari padi dan atau integrasinya.

 

 

 

Pada saat yang sama pemerintah juga bisa mengembangkan kebijakan sekaligus memberikan insentif agar skala pemilikan lahan sawah oleh petani menjadi ekonomis, yakni 2 ha untuk Jawa dan 5 ha untuk selain pulau Jawa.

 

 

 

Yang diperlukan adalah keseriusan pemerintah untuk memulainya dan membuat pilot-pilot proyek percontohannya. Bila memang dengan cara inovasi teknologi, sosial dan kebijakan itu, petani sejahtera, maka dengan penyuluhan para petani akan ikut program dengan biaya sendiri. Som

 

 

Editor : Pimpinan Redaksi

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162