Loading...

Korupsi dan Pemerintahan yang Bersih

13:36 WIB | Monday, 19-June-2017 | Agri Wacana, Kolom | Penulis : Kontributor

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2016 (5/6). Prestasi Kementan ini tentu saja ada andil dari upaya Kementerian Pertanian memerangi korupsi.

 

Meski demikian di kalangan masyarakat masih banyak orang yang tidak menyadari arti atau batasan korupsi. Misalnya, praktek-praktek penyalahgunaan wewenang seperti penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi, masih sering dianggap sebagai sesuatu hal yang lazim terjadi di negara ini.

 

Korupsi dalam bahasa Latin yaitu “corruption” atau “corrumpere” yang artinya = rusak, memutar balik, menyogok. Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja secara melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

 

Ada banyak ciri-ciri yang bisa dikenali dari tindakan korupsi. Di antaranya: Korupsi selalu melibatkan beberapa orang (lebih dari satu). Ciri inilah yang menjadi pembeda antara tindak penggelapan atau pencurian dengan korupsi; Pelaku yang terlibat dalam korupsi pada umumnya mempunyai wewenang atau kekuasaan yang turut memberi pengaruh pada suatu keputusan; Korupsi bersifat tertutup, rahasia, khususnya yang berkaitan dengan motif terjadinya korupsi; Korupsi melibatkan keuntungan timbal balik atau elemen kewajiban yang tidak selalu berwujud uang; Korupsi berupaya untuk berlindung di balik kebenaran hukum.

 

Ciri lain dari tindakan korupsi yakni korupsi merupakan pelanggaran norma tugas dan pertanggungjawaban masyarakat; Semua bentuk korupsi merupakan bentuk pengkhianatan dari nilai kepercayaan; Tiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda kontra diktif dari pelaku korupsi itu sendiri; Tindakan korupsi memiliki unsur penipuan, baik pada badan publik maupun masyarakat secara umum; Korupsi berlandaskan pada niat kesengajaan dengan tujuan menempatkan kepentingan pribadi atau kelompok di atas kepentingan umum.

 

Untuk berlangganan Tabloid Sinar Tani Edisi Cetak SMS / Telepon ke 081317575066

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162