Loading...

163 Produk Perikanan Wajib SNI

08:03 WIB | Friday, 23-February-2018 | Nasional | Penulis : Indarto

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo saat jumpa pers


Untuk meningkatkan berdaya saing produk kelautan dan perikanan,  terutama di pasar ekspor, pemerintah kini menetapkan kewajiban standar nasional Indonesia (SNI).  Saat ini ada 163 SNI produk kelautan dan perikanan.

 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Nilanto Perbowo mengatakan, agar produk perikanan berdaya saing tinggi, pihaknya akan meningkatkan jumlah produk perikanan yang ber-SNI. Pentingnya produk perikanan ber-SNI juga terkait tuntutan buyer, konsumen, dan  perkembangan IPTEK.

 

“Dalam rangka penguatan standarisasi di tingkat hulu-hilir,  KKP juga melakukan perumusan SNI di sektor penangkapan ikan sebanyak 69 SNI dan pembudidaya ikan sebanyak  301 SNI,” kata Nilanto Perbowo, di Jakarta, Kamis (22/2).

 

KKP saat ini juga sedang merumuskan SNI produk kelautan sebanyak 40 SNI. Selanjutnya SNI tersebut digunakan sebagai perangkat dalam memberikan persyaratan jaminan atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkan pelaku usaha.

 

Nilanto menilai, penerapan SNI merupakan bukti jaminan bahwa suatu produk memenuhi persyaratan standar atau spesifikasi persyaratan mutu dan keamanan yang ditetapkan. 

 

Karena itu ia berharap, penerapan SNI produk perikanan berguna untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, meningkatkan daya saing produk perikanan di pasar domestik, memperlancar perdagangan internasional dan sebagai upaya proteksi terhadap membanjirnya produk yang  kualitasnya  diragukan.

 

Nilanto juga mengatakan, dalam merumuskan SNI, KKP tetap  mengacu pada Codex Alimentarius (forum FAO dan WHO yang merumuskan standar pangan). Artinya,  prinsip-prinsip yang dimiliki Codex Alimentarius akan menjadi acuan dalam operasional Codex Indonesia. Standar Codex akan menjadi acuan dalam penerapan kebijakan dan regulasi di bidang standarisasi pangan ataupun regulasi teknis lainnya.

 

Untuk itu Nilanto mengatakan, pemerintah mendorong pelaku usaha perikanan supaya produknya memiliki mutu yang baik dan aman dikonsumsi. Karena itu mutlak diperlukan cara penanganan dan pengolahan yang baik dengan memperhatikan standar sanitasi higiene di sepanjang rantai produksinya. Idt

 

Editor : Yulianto

 

Konsultasi Hotline
Hubungi Kami
(021) 7812162